KPK: OTT di Jakarta Utara Terkait Suap Pengurangan Nilai Pajak

-

Media: Liputan6 | Jurnalis: Nasrul Faiz | Diterbitkan: Diterbitkan 10 Januari 2026, 12:15 WIB

Mantan Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mendaftar seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK). (Istimewa)

  • KPK melakukan OTT terhadap 8 pegawai DJP Kemenkeu Kantor Wilayah Jakarta Utara.
  • OTT ini diduga terkait praktik suap untuk pengurangan nilai pajak.
  • KPK menyita barang bukti uang dan akan menentukan status hukum dalam 1x24 jam.

Wartasuaraumat.blogspot.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). OTT tersebut diduga terkait praktik suap dalam pengurangan nilai pajak.

“Suap terkait pengurangan nilai pajak,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

Fitroh belum menjelaskan secara rinci duduk perkara kasus tersebut. Namun, ia memastikan komisi antirasuah melakukan OTT di Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara.

Adapun dari OTT kali ini, total delapan orang pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah diamankan KPK. Selain itu, KPK juga telah menyita barang bukti berupa uang.

“Sampai saat ini, Tim telah mengamankan para pihak sejumlah 8 orang,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Kini, para pihak yang ditangkap selanjutnya telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Para pihak selanjutnya dilakukan pemeriksaan intensif di gedung KPK Merah Putih,” ujar dia.

Status Hukum Ditentukan 1 x 24 Jam

Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)

Pada kasus ini, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak yang telah ditangkap dalam OTT tersebut.

Diketahui, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyatakan tim satgas KPK telah mengamankan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Kantor Wilayah Jakarta Utara (Jakut).

“Benar (OTT). Pegawai pajak kantor wilayah jakarta utara,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan.

Infografis Klaim Polri, Kejagung hingga KPK Tangani Kasus Korupsi di 2024. (Liputan6.com/Abdillah)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

JPO Sarinah Kembali Dibangun, Pramono Pastikan Pelican Crossing buat Pejalan Kaki Tak Ditutup

-
Gambar
Media: Liputan6 | Jurnalis: Winda Nelfira | Diterbitkan: Diterbitkan 09 Januari 2026, 17:57 WIB Pramono Bicara Soal JPO Sarinah yang Dibangun Kembali (Foto: Winda Nelfira) JPO Sarinah dibangun kembali untuk aksesibilitas difabel. Gubernur Pramono Anung melanjutkan kebijakan gubernur terdahulu. Pelican Crossing tetap dibuka, JPO jadi alternatif pilihan. Wartasuaraumat.blogspot.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membangun kembali Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi kelompok disabilitas. “JPO Sarinah dalam kajian ini memang diperlukan terutama untuk difabel. Jadi itu salah satu alasan kemudian kenapa diadakan,” kata Pramono di Puskesmas Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (9/1/2026). Pramono juga menanggapi soal pro dan kontra serta kritik dari koalisi pejalan kaki terkait dengan kenyamanan akses p...
Read more »

Lindungi Keanekaragaman Hayati, Pemerintah Tetapkan Konservasi Perairan Wetar Barat Maluku

-
Gambar
Media: Liputan6 | Jurnalis: Meila Alfauzi Sukmawan | Diterbitkan: Diterbitkan 10 Januari 2026, 12:02 WIB Perairan sekitar Gunungapi Wetar di lautan banda, Maluku. (Dok: live a board Indonesia https://liveaboardindonesia.com/destinations/) Pemerintah menetapkan 325.238,02 hektare perairan Wetar Barat sebagai Taman Perairan. Kawasan ini melindungi keanekaragaman hayati laut dan menopang mata pencarian masyarakat pesisir. Wetar Barat adalah koridor megafauna laut serta habitat pemijahan ikan dan mamalia laut. Wartasuaraumat.blogspot.com, Jakarta - Pemerintah resmi menetapkan 325.238,02 hektare perairan Wetar Barat di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Penetapan kawasan ini berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 89 tahun 2025 tertanggal 31 Desember 2025 dan diberi nama Taman Perairan Wetar bagian Barat. Kawasan ini mencakup dua unit pengelolaan wilayah, yakni perairan Wetar Barat dan perairan di Selatan Pulau Wetar, sebagai langkah untuk melindungi w...
Read more »

Pria di Depok Tewas Ditusuk Gara-Gara Tak Bayar Utang Rp 300 Ribu

-
Gambar
Media: Liputan6 | Jurnalis: Dicky Agung Prihanto | Diterbitkan: Diterbitkan 09 Januari 2026, 17:54 WIB Tersangka penusukan hingga tewas saat berada di Polsek Cimanggis, Depok. (Liputan6.com/Dicky Agung Prihanto) Wartasuaraumat.blogspot.com, Jakarta - Kurang dari 24 jam Polres Metro Depok bersama Polsek Cimanggis, berhasil menangkap tersangka berinisial S yang menusuk korban Dedi Setiawan hingga tewas. Diketahui sebelumnya, korban tewas usai ditusuk di rumahnya di kawasan Cilangkap, Tapos, Depok, Kamis (8/1/2026) malam. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Made Gede Oka Utama mengatakan, Sat Reskrim Polres Metro Depok berkolaborasi dengan unit Reskrim Polsek Cimanggis, telah bergerak cepat melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan tersangka S. Tersangka sempat melarikan diri namun keberadaannya berhasil dideteksi sehingga berhasil ditangkap. “Motif dari tersangka S untuk melakukan penganiayaan berat ataupun pembunuhan ini karena kesal utangnya tidak dikembalikan,” ujar Made di Pol...
Read more »